Keadilan transformatif adalah pendekatan yang melampaui model keadilan retributif yang berfokus pada penghukuman. Ia bertujuan menciptakan perubahan struktural yang mencegah kekerasan terulang, sembari memperhatikan kesejahteraan korban dan akuntabilitas pelaku. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, keadilan transformatif membantu mengungkap akar patriarki dan ketimpangan yang memungkinkan kekerasan terjadi.

Pendekatan ini menekankan proses dialog, pemulihan, dan perubahan komunitas, bukan hanya vonis pengadilan. Ia memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan pengakuan atas pengalaman mereka, dan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta berkontribusi pada pemulihan. Dengan demikian, keadilan transformatif memperkuat solidaritas sosial dan membangun budaya yang menolak kekerasan.

Feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan intelektual yang berupaya menghapus diskriminasi dan ketidaksetaraan berbasis gender. Lebih dari sekadar memperjuangkan hak perempuan, feminisme mencakup visi dunia yang adil bagi semua gender.

Gerakan ini mengkritisi sistem patriarki, yakni struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan. Feminisme menyoroti bagaimana patriarki merugikan semua pihak: perempuan sering menghadapi kekerasan dan pembatasan peran, sementara laki-laki ditekan oleh ekspektasi maskulinitas yang kaku.

Feminisme hadir dalam beragam arus, seperti feminisme liberal, radikal, interseksional, dan post-kolonial, yang masing-masing menyoroti berbagai aspek ketidakadilan gender. Dengan pendekatan yang inklusif, feminisme mengajak semua pihak untuk terlibat dalam perubahan sosial demi dunia yang lebih setara.

Kekerasan berbasis gender (KBG) adalah kekerasan yang ditujukan kepada seseorang karena identitas atau ekspresi gender mereka. Bentuknya sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, hingga ekonomi. KBG mencakup kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di ruang publik maupun daring, pernikahan paksa, mutilasi genital perempuan, dan praktik diskriminatif lainnya.

Akar KBG terletak pada ketimpangan kekuasaan, norma patriarkal, serta budaya yang menoleransi kekerasan. Di seluruh dunia, perempuan, anak perempuan, dan kelompok LGBTQIA+ sangat rentan menjadi korban.

Upaya penghapusan KBG memerlukan pendekatan multidimensi: penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan korban, perubahan sikap masyarakat, serta edukasi yang berkelanjutan. Negara, komunitas, dan individu harus bahu-membahu membangun budaya yang mendukung kesetaraan dan menghormati martabat setiap manusia.

Kesetaraan gender berarti semua individu memiliki hak, peluang, dan tanggung jawab yang setara, tanpa dibatasi oleh identitas gender. Ini mencakup akses yang adil ke pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, partisipasi politik, serta perlindungan hukum.

Namun, mewujudkan kesetaraan gender bukan sekadar memperbaiki angka partisipasi. Ini menuntut perubahan norma sosial, penghapusan diskriminasi terselubung, serta penyesuaian kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan semua gender. Pendidikan kesetaraan gender sejak dini berperan penting dalam membangun generasi yang lebih peka terhadap keadilan sosial.

Ketimpangan gender di tempat kerja masih menjadi persoalan serius. Salah satu yang paling menonjol adalah perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan yang menduduki posisi dan tanggung jawab yang sama. Meski memiliki kualifikasi setara, perempuan kerap kali menerima bayaran lebih rendah dibandingkan rekan laki-laki mereka.

Masalah lain yang juga mencuat adalah rendahnya jumlah perempuan di posisi kepemimpinan. Banyak perempuan terhambat untuk naik jabatan karena bias struktural dan kurangnya dukungan terhadap keseimbangan peran kerja dan keluarga, seperti cuti melahirkan atau fleksibilitas jam kerja.

Stereotip peran gender juga memperkuat ketimpangan ini. Profesi seperti teknik dan teknologi sering dianggap lebih cocok untuk laki-laki, sementara perempuan lebih diasosiasikan dengan bidang seperti keperawatan atau pendidikan anak. Pola pikir ini membatasi pilihan karier berdasarkan gender, bukan kemampuan.

Mengatasi ketimpangan ini memerlukan perubahan kebijakan di tempat kerja dan transformasi pola pikir di masyarakat. Lingkungan kerja yang adil dan setara akan memberi ruang bagi semua orang untuk berkembang tanpa batasan gender.